JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Pelajar Kebangsaan (DPP GMPK) menilai polemik video pemerintah di bioskop tidak perlu dipersoalkan karena dimaksudkan untuk informasi publik.
Hal itu, disampaikan oleh Ketua DPP GMPK Bidang Politik, Asran Siara dalam keterangannya kepada media, di Jakarta (15/9/2025).
Menurutnya, hal tersebut merupakan hal yang lumrah selama tidak ada aturan yang dilanggar.
“Sepanjang tidak ada aturan yang dilanggar, saya kira itu biasa saja. Pemerintah tentu memiliki banyak cara untuk menyampaikan capaian kinerja dan programnya kepada masyarakat,” ujar Asran di Jakarta, Senin (15/9/2025).
Ia menambahkan, bioskop adalah salah satu ruang publik yang kini banyak diminati masyarakat, khususnya generasi muda.
Karena itu, pemanfaatannya sebagai sarana komunikasi publik dinilai cukup efektif.
“Fungsi komunikasi publik berbeda dengan kampanye. Yang penting, informasi yang disampaikan berorientasi pada edukasi dan transparansi, bukan propaganda,” tegasnya.
DPP GMPK, lanjut Asran, mendorong agar praktik komunikasi publik pemerintah dilakukan secara kreatif, inovatif, dan sesuai regulasi.
Dengan begitu, pesan yang disampaikan bisa diterima masyarakat tanpa menimbulkan kontroversi berlebihan.
Diketahui, Video iklan pemerintah di bioskop tersebut menampilkan cuplikan kegiatan Presiden Prabowo serta pernyataannya terkait berbagai program prioritas.
Dalam tayangan itu juga ditampilkan narasi dan data capaian, di antaranya produksi beras nasional yang mencapai 21.760.000 ton hingga Agustus 2025.
Serta beroperasinya 5.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.
Pihak Istana sendiri memberikan penjelasan bahwa tujuan penayangan video tersebut adalah untuk menyampaikan capaian pemerintahan secara lebih dekat kepada masyarakat.
Dengan memanfaatkan ruang publik seperti bioskop sebagai medium komunikasi.
(*)
